Thursday, 17 April, 2014
PDF Cetak Surel

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

(1)    Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan

        yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)    Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

        daerah di Bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat.
(3)    Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a.    perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.    pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat;
c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat;
d.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;


Paragraf 2
Sekretaris Badan

Pasal 4

(1)    Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)    Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian,

        keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada kepada

        seluruh satuan organisasi badan.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.    pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan badan;
b.    pelaksanaan  layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
c.    pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
d.    pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
e.    pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
f.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

 

Pasal 5

(1)    Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(2)    Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas dan keprotokolan;
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
a.    penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
b.    pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
c.    pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi badan;
d.    pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
e.    pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris badan dan keprotokolan;
f.    pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
g.    pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatausahaan;
h.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 6

(1)    Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Sekretaris.
(2)    Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaran administrasi keuangan.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a.    penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
b.    pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
c.    penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan badan;
d.    pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan badan;
e.    penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
f.    penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan badan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
g.    penyusnan neraca keuangan badan;
h.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1)    Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertangungjawab kepada Sekretaris.
(2)    Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan pembangunan kepegawaian daerah dan diklat.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
a.    pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data kepegawaian daerah dan diklat;
b.    penyusunan dan perumusan program kepegawaian daerah dan diklat;
c.    penyusunan rencana anggaran badan;
d.    pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan kepegawaian daerah dan diklat;
e.    pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan kepegawaian daerah dan diklat;
f.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
g.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 8

(1)    Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)    Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
a.    perumusan dan penyusunan petunjuk teknis bidang pendidikan dan pelatihan;
b.    penyusunan, perumusan dan penetapan kebutuhan diklat Pegawai Negeri Sipil Daerah;
c.    fasilitasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis;
d.    fasilitasi pemberian ijin belajar dan tugas belajar;
e.    fasilitasi pemberian bantuan biaya tugas belajar;
f.    Fasilitasi pelaksanaan seleksi administrasi calon praja IPDN;
g.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsi dan tugasnya.

Pasal 9

(1)    Sub Bidang Diklat Struktural dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
(2)    Sub Bidang diklat Struktural mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan struktural.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural menyelenggarakan fungsi :
a.    penyiapan bahan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan struktural;
b.    pengelolaan data pendidikan dan pelatihan struktural;
c.    fasilitasi penyelenggaran pendidikan dan pelatihan struktural;
d.    pengevaluasian dan pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan strukttural;
e.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)    Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis dipimpin oleh Kepala Sub bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan Pegawai.
(2)    Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis menyelenggarakan fungsi :
a.    penyiapan bahan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
b.    pengelolaan data pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis;
c.    fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis;
d.    pengevaluasian dan pelaporan hasil pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
e.    fasilitasi pemberian ijin belajar dan tugas belajar;
f.    fasilitasi pemberian bantuan biaya tugas belajar;
g.    fasilitasi pelaksanaan seleksi administrasi calon praja IPDN;
h.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Paragraf 4
Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai

Pasal 11

(1)    Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)    Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengembangan karier, bina mental dan disiplin pegawai.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
a.    fasilitasi pelaksanaan proses penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari Jabatan Struktural Esselon II ke bawah dan/atau Jabatan Fungsional tertentu yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah.
b.    fasilitasi pelaksanaan proses usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah.
c.    fasilitasi penyiapan bahan penetapan perpanjangan batas usia pensiun pejabat struktural Esselon II;
d.    fasilitasi pelaksanaan proses usulan dan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Esselon II;
e.    fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
f.    fasilitasi pelaksanan proses penetapan pemberhentian sementara dari jabatan Negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah;
g.    fasilitasi pelaksanaan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang IV/a ke atas;
h.    penyiapan bahan penetapan pemberhentian sementara dan/atau rehabilitasi dan/atau pemberhentian secara definitif bagi Pegawai Negeri sipil Daerah golongan ruang III/d ke bawah;
i.    pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
j.    fasilitasi penyelesaian, pembinaan dan usul ijin perceraian serta ijin perkawinan kedua dan seterusnya Pegawai Negeri Sipil Daerah;
k.    fasilitasi proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
l.    pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil;
m.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
n.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)    Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai.
(2)    Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengembangan karier pegawai dan penyusunan mutasi jabatan.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai menyelenggarakan fungsi :
a.    fasilitasi pelaksanaan proses penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari Jabatan Struktural Esselon II ke bawah dan/atau Jabatan Fungsional tertentu yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah;
b.    fasilitasi pelaksanaan proses usulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah;
c.    fasilitasi penyiapan bahan penetapan perpanjangan batas usia pensiun pejabat Struktural Esselon II;
d.    fasilitasi pelaksanaan proses usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Esselon II;
e.    fasilitasi pelantikan dalam jabatan;
f.    fasilitsi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
g.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
h.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 13

(1)    Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai.
(2)    Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta disiplin pegawai;
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a.    fasilitasi pelaksanaan proses penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua Pegawai Negeri Sipil Daerah;
b.    fasilitasi pelaksanaan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk golongan ruang IV/a ke atas;
c.    penyiapan bahan penetapan pemberhentian sementara dan/atau rehabilitasi dan /atau pemberhentian secara definitif bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan ruang III/d ke bawah;
d.    pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian;
e.    fasilitasi penyelesaian, pembinaan dan usul ijin perceraian serta ijin perkawinan kedua dan seterusnya Pegawai Negeri Sipil Daerah;
f.    fasilitasi proses penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
g.    pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan menejemen Pegawai Negeri Sipil;
h.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Mutasi Kepegawaian

Pasal 14

(1)    Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
(2)    Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, pemberhentian pensiun dan kesejahteraan pegawai serta pertimbangan teknis mengenai mutasi kepegawaian meliputi mutasi pegawai struktural dan mutasi pegawai fungsional.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a.    penyusunan bahan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun anggaran;
b.    fasilitasi penyusunan formasi Pegawai Negeri sipil Daerah setiap tahun anggaran;
c.    fasilitasi pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
d.    penyiapan pengusulan penetapan NIP Calon Pegawai Negteri Sipil Daerah;
e.    penyiapan bahan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
f.    penyiapan bahan penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
g.    fasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil Daerah;
h.    fasilitasi usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas, tewas dan meninggal dunia karena dinas.
i.    fasilitasi penyiapan usul penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mencapai batas usia pensiun golongan ruang IV/a ke atas;
j.    penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mencapai batas usia pensiun golongan ruang III/d ke bawah;
k.    fasilitasi bahan usul pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai;
l.    Pelaksanaan peninjauan masa kerja pegawai;
m.    fasilitasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil masuk dan keluar Daerah Kabupaten Ciamis;
n.    fasilitasi pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional umum (diluar jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
o.    penyiapan bahan penetapan kenaikan gaji berkala untuk jabatan struktural;
p.    pengkoordinasian pembentukan Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional dan fasilitasi penyiapan penetapan angka kredit;
q.    fasilitasi proses pembuatan DP 3 jabatan struktural;
r.    pengelolaan kesejahteraan pegawai;
s.    pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap;
t.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
u.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1)    Sub Bidang Formasi, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian.
(2)    Sub Bidang Formasi, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai, penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS Daerah, janda/duda serta yang telah mencapai batas usia pensiun dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Formasi, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
a.    penyiapan penyusunan dan bahan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun anggaran;
b.    penyiapan bahan pengusulan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahun anggaran;
c.    penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
d.    penyiapan pengusulan penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
e.    penyiapan bahan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
f.    penyiapan bahan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
g.    penyiapan pelaksanaan pengambilan sumpah PNSD;
h.    penyiapan bahan usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas, tewas dan meninggal dunia;
i.    penyiapan bahan usul penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mencapai batas usia pensiun golongan ruang IV/a ke atas;
j.    penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mencapai batas usia pensiun golongan ruang III/d ke bawah;
k.    fasilitasi pengelolaan kesejahteraan pegawai;
l.    fasilitasi pengelolaan administrasi pegawai tidak tetap;
m.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
n.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1)    Sub Bidang Mutasi Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian.
(2)    Sub Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis mutasi pegawai, peninjauan masa kerja, penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat, pertimbangan teknis mutasi serta peninjauan masa kerja pegawai.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:
a.    penyiapan bahan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai;
b.    pelaksanaan peninjauan masa kerja pegawai;
c.    penyiapan bahan penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang masuk dan keluar daerah Kabupaten Ciamis;
d.    penyiapan bahan penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional umum (diluar jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
e.    penyiapan bahan penetapan kenaikan gaji berkala untuk jabatan struktural;
f.    penyiapan bahan dan pengkoordinasian pembentukan Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional dan membantu;
g.    fasilitasi penyiapan penetapan angka kredit;
h.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Data dan Informasi Pegawai

Pasal 17

(1)    Bidang Data dan Informasi Pegawai dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)    Bidang Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, pengolahan data  dan dokumen kepegawaian, penyajian serta pelayanan informasi kepegawaian.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Bidang Data dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi :
a.    pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian;
b.    pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi bidang kepegawaian;
c.    pelaksanaan penyajian dan pelayanan informasi kepegawaian;
d.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1)    Sub Bidang Data Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Informasi Pegawai .
(2)    Sub Bidang Data Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data , pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan aplikasi informasi kepegawaian, penyimpanan dan pemeliharaan data base pegawai, penyiapan, penyusunan pengelompokkan dan pemeliharaan data pegawai.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), sub Bidang Data Pegawai menyelenggarakan fungsi :
a.    pengumpulan dan pengolahan data;
b.    penyelenggaraan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian;
c.    penyimpanan dan pemeliharaan data base pegawai;
d.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
e.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1)    Sub Bidang Informasi Pegawai dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Informasi Pegawai.
(2)    Sub Bidang Informasi Pegawai mempunyai tugas penyajian dan pelayanan informasi data kepegawaian, penyajian data pendukung kelancaran proses informasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian, pencetakan dan penggandaan dokumen kepegawaian.
(3)    Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi :
a.    penyajian dan pelayanan informasi data kepegawaian;
b.    penyelenggaraan dokumen data pegawai;
c.    penyajian data pendukung kelancaran proses administrasi dan manajemen kepegawaian;
d.    penyelenggaraan pelayanan informasi kepegawaian;
e.    penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
f.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

(1)    Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2)    Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)    Kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
(4)    Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
(5)    Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 21

(1)    Ketentuan yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
(2)    Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksanaan teknis di bidang kepegawaian daerah dan diklat kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnyamasing-masing.
(3)    Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan .tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
(4)    Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
(5)    Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.


Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

(1)    Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati  melalui Sekretaris Daerah.
(2)    Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(3)    Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(4)    Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 23

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

(1)    Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
(2)    Kepala Badan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/.atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
(3)    Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian.
(4)    Kepala Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Badan setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
(5)    Kepala Badan menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
(6)    Pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 25

(1)    Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 58 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)    Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Ciamis.


                                                                                  Ditetapkan di  : Ciamis
                                                                                  Pada tanggal : 17 April 2009
                                                                          

                                                                                          BUPATI CIAMIS

 

 

 

                                                                                     H. ENGKON KOMARA


Diundangkan di : Ciamis    
Pada tanggal     : 17 April 2009    


   SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

 

 

 

             H.D.   H I D A Y A T    K.    


BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS    
TAHUN 2009 NOMOR 13A